Dalam aksi yang diwarnai pembakaran duplikat Kartu Lebaran dan Perangko bergambar diri Ahmad Heryawan, para mahasiswa menilai Ahmad Heryawan tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat kecil yang tengah dilanda kesulitan ekonomi menghadapi Lebaian dan menghadapi terror ledakan elpiji 3 kilogram.
Koordinator aksi Asep Rovi dalam orasinya menyebutkan, Heryawan yang seharusnya memerhatikan penderitaan rakyat kecil, sesuai janjinya dalam kampanye Pemilihangubernur dan Wakil Gubernur, 2 tahun silam, malah menghambur-hamburkan APBD lebih dari Rpl,5 miliar, jumlah yang bisa untuk membangun sebuah SD.
Menanggapi maraknya penderitaan dan pro kontra pebuatan Kartu Lebaran Gubernur Jawa Barat, empat anggota DPRD Jawa Barat masing-masaing Didin Supriadin, Dony Ahmad Munir, Budi Hermansyah dan Ahmad Riza Al Habsyi kemarin melakukan sidak ke Kantor Pos Besar Bandung, tempat diprosesnya Kartu Lebaran Gubernur Jawa Barat.
PELABELAN
Wakil Kepala Kantor Pos Besar Bandung, Hany Sar-tuna kepada para anggota DPRD menyebutkan, sampai saat ini pihaknya sedang melakukan pelabelan Kartu Lebaran Gubernur Jawa Barat.
Setelah melihat Kartu Lebaran yang menampilkan foto diri dan kalender, serta ditempel perangko Prisma bergambar Ahmad Heryawan, para anggota DPRD menilai pembuatan kartu lebaran bergambar diri pribadi Ahmad Heryawan, tanpa didampingi foto Wakil Gubernur Dede Yusuf, jelas-jelas merupakan kampanye pribadi Ahmad Heryawan menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Barat 2013 mendatang.
Doni Ahmad Munir mengatakan, gubernur tidak selayaknya memebuat kartu lebaran bergambar pribadi menggunakan dana APBD sampai Rpl,5 miliar.
Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanegara menyebutkan, pihaknya tengah mendalami kasus pembua-tan kartu lebaran tersebut. Hasil pendalaman tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sikap DPRD. Seperti diberitakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membuat 450 ribu lembar kartu Lebaran seharga Rp450 juta, ditambah biaya perangko Prisma hampir Rpl miliar. Kartu tersebut rencananya akan dibagikan kepada para Bupati, Walikota, Camat, Lu-rah/Kepala Desa, RW, RT, para Kepala Dinas, pimpinan pondok pesantren, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.
